Beranikah Presiden Jokowi Melawan Freeport?

0
43

voa-islam.com-Setelah ditunggu-tunggu selama 6 bulan, ternyata perusahaan tambang emas milik Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia mengingkari janjinya untuk membangun smelter (pabrik pemurnian hasil tambang), sehingga membuat Kementerian ESDM kembali menagih janjinya

Meski Freeport telah memberikan uang jaminan sebesar USD 115 juta (Rp 1,3 triliun) sebagai bentuk komitmen membangun smelter, namun bagaimana pun Freeport tetap ingkar janji.

“Freeport kan bisa dapat izin Surat Persetujuan Ekspor (SPE) konsentrat tembaganya Agustus lalu, karena ia telah memberikan uang jaminan kesungguhan membangun smelter,” ujar Dirjen Minerba R Sukhyar baru-baru ini di Kementerian ESDM, Jakarta.

Menurut Sukhyar, pihaknya terus menghitung progres pembangunan smelter oleh Freeport. Sebab, jika dalam 6 bulan perkembangannya belum 60%, maka izin ekspor dari Freeport bisa dicabut oleh pemerintah.

“SPE tersebut ada syaratnya. Jika progres pembangunan smelter Freeport belum 60%, maka izin ekspornya bisa dicabut. Sedangkan jatuh temponya pada Januari 2015 nanti,” tegas Sukhyar.

Sampai sekarang Freeport belum memiliki lokasi yang bakal dibangun smelter, sementara basic engineering juga belum ada. Menurut rencana semula, smelter akan dibangun di Gresik, Jawa Timur. Akan tetapi, hal itu belum dapat dipastikan. Karena itu, bila Freeport ingkar anji, maka izin ekspor emas dan tembaga mereka akan dicabut pemerintah.

Kini persoalannya adalah, beranikah Presiden Jokowi melawan PT Freeport dengan cara mencabut izin ekspor perusahaan tambang emas terbesar di dunia milik tuan besarnya, AS, tersebut? (AbdulHalim/may/dbs/voa-islam.com]

 

 

Adzab Datang Dari Jokowi Saat Menjelang Tahun 2015

voa-islam.com-Bukan hanya musibah dan bencana datang silih berganti, termasuk jatuhnya pesawat mengawali kekuasaan Jokowi, tapi era pemimpin yang disebut sebagai merakyat itu, hanya memberikan berbagai adzab bagi rakyat.

Beberapa hari kedepan, kalian bakal dikejutkan dengan kebijakan baru Jokowi. Apakah rakyat akan siap…? Inilah Presiden yang digembar-gemborkan merakyat. Tapi apakah betul seorang Jokowi merakyat?  

Simak penuturan berikut, silakan artikan sendiri. Melalui Menteri BUMN Rini Soemarno dan Pertamina, Jokowi akan menaikkan LPG 12 Kg menjadi Rp. 175.000/tabung. Sebelumnya pencabutan subsidi BBM.

Akibat pencabutan subsidi BBM, banyak rakyat yang mengeluh, ditambah kini LPG dan TDL bakal naik, tentu ini sangat mencekik rakyat miskin.  Bahkan salah seorang pengendara taksi mengungkap frustasinya, “kalau begini, bunuh saja masyarakat!”. Mengerikan …

Sebenarnya, rencana kenaikan BBM sudah disusun jauh hari oleh tim Jokowi, hingga rencana tersebut terselubung dalam program pencabutan subsidi.

Pencabutan subsidi BBM merupakan misi terselubung untuk menaikkan premium, terbukti awal tahun ini, dimana tarif kereta api naik 400%. Gila… Harga kereta Tegal Arum yang semula Rp. 25.000 naik jadi Rp. 75.000.

Tarif Dasar Listrik (TDL) naik Rp. 1.300/watt. Suku bunga KPR naik 3%. Siap-siap menyongsong tahun baru 2015 dengan kesulitan terbaru dan terupdate bagi rakyat kecil. Siapa yang bilang gak masalah? Berarti bikin rakyat kecil menjadi lebih susah.

Bayangkan harga cabe pun ikut naik Rp. 100.000/kg, semakin menjadi daftar panjang penderitaan rakyat menyambut tahun baru, ditambah beras miskin dihapus. 

Sebenarnya, semua kebijakan Jokowi bertentangan dengan tugas dan kewajiban seorang pemimpin, selain itu melanggar janji kampaye dirinya. Jokowi berjanji mensejahterakan rakyat melalui prinsip ekonomi trisakti yang katanya diadopsi dari Bung Karno. Apa Bung Karno dulu begitu? 

Rizal Ramli: “Kok yang dihajar rakyat menengah kebawah? Mas Jokowi, apa ini yang dimaksud perubahan? Kok tega amat?”. Merakyat?.. Lebih penting mana, penampilan merakyat atau kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat? Mau makan penampilan? Hehe …

Rencana Dirut BUMN bakal diisi oleh asing, memang batal, tapi Jokowi setuju di tiap divisi BUMN diisi oleh asing. Beda atau sama? Rizal Ramli pun mengakui bahwa Presiden yang didukungnya TIDAK MERAKYAT, tidak berpihak pada rakyat.

Tapi dikelilingi oleh pengusaha dan KKN. Banyak para pendukung Jokowin yang telah tersadar, bahwa penampilan Jokowi hanya kamuflase untuk kepentingan asing semata. Melalui Trisakti.

Jokowi banyak didanai oleh cukong-cukong kaya yang memiliki kepentingan menguras harta kekayaan negara untuk kepentingan pribadinya. 

Wapres @Pak_JK yang dpilih Jokowi ialah saudagar yang rekam jejaknya peranh mengalihkan proyek pemerintah untuk kepentingan anak perusahaannya. Jusuf Kalla terbukti selama menjadi wapres SBY pernah mengalihkan tender pemerintah untuk anak perusahaannya, kelompok usaha Bosowa & Bukaka.

Selain mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat atau anti rakyat, faktanya Jokowi pun bagi-bagi kue kursi kekuasaan. Betul kan? 

Dulu, Jokowi bilang “tidak ada kontrak politik, koalisi murni, tanpa syarat”. Faktanya, 16 dari 34 menteri diberikan pada partai pendukung. Sedangkan sisanya yang katanya dari kalangan profesional, ternyata para pengusaha pendukung Jokowi dalam pendanaan kampaye.

Contoh, Anies Baswedan, Susi Pudjiastuti, Rini S, Arief Yahya, dan lain-lain. Mereka scara sah membantu pendanaan kampanye Jokowi. Kini jadi Menteri. Chandra Hamzah, pemilik Assegaf Hamzah & Partners mendukung Jokowi, jadi komisaris PT. PLN. Sofyan Basyir pendukung Jokowi jadi Dirut PLN.

Yang menarik lagi sosok Diaz Hendropriyono, belum lama ini, anak Hendro bakal jadi Komisaris PT. Telkomsel. Seperti telah diungkap sebelumnya, Diaz adalah Ketua organisasi Sahabat Jokowi saat kampanye pilpres. “Koalisi tanpa syarat”, bener nggak?

Dalam hal ini, Jokowi sengaja mengarahkan untuk kepentingan pihak yang memberi kekuasaan seperti IMF yang memuji Jokowi atas keberaniannya.

IMF telah memuji Jokowi dalam keberaniannya menaikkan premium. Dapat pujian IMF menjadi bukti bahwa kabinet Trisakti terisi oleh kaum neolib. 

Kabinet Trisakti pun seakan berlomba-lomba menjual asset-asset negara dan memilih membayar negara-negara asing ketimbang memaksimalkan produk sendiri. Bahkan Jusuf Kalla sudah memastikan akan menyerahkan proyek-proyek infrastruktur negara pada swasta asing. Hal ini bisa dilihat PT. PLN.

Jokowi berencana merombak PT. PLN yg memiliki wewenang penuh mengatur distribusi listrik di Indonesia dialihkan kuasanya pada asing. Bahkan bila perlu dgn pemberian tax holiday/insentif lain. Hingga Konfederasi Serikat Pekerja BUMN sindir Jokowi calo perusahaan asing.

 Jokowi pun ambil alih rekom dr Tim Khusus Tata Kelola Migas dgn mmbiarkan PT. Pertamina Energy Trading, Ltd (Petral) tuk terus beroperasi. Padahal sdh jelas bahwa Ketua Timsus Faisal Basri punya kepentingan. Awalnya dia berkoar bahwa petral sarang mafia, tp kini malah butuh. 

Awalnya, Faisal bilang bahwa Petral sarang mafia migas untuk melanggengkan importasi minyak yang kian membengkak karena BBM masih disubsidi.Petral pun rencananya bakal dibubarkan, tapi sekarang Faisal justru mengatakan bahwa Petral sangat dibutuhkan untuk melakukan trading.  [by : abimantrono anwar/voa-islam.com]