Anggota DPRD Tanbu Terkesan “Pembolos”

0
6

Tanah Bumbu.BalarindangNews.com-Seratus hari lebih dalam mengemban tugas sebagai anggota DPRD yang Terhormat di Kabupaten Tanah Bumbu, sejak di lantik pada tanggal 26 Agustus 2014, dan mengambil sumpah jabatan untuk menjadi wakil rakyat, namun hingga saat ini belum menunjukkan kinerja kerjanya sebagai anggota DPRD untuk rakyat. Seperti yang terlihat, rabu (31/12) kemarin, dari 35 anggota DPRD yang ada, hanya 19 orang anggota dewan yang hadir dalam sidang Paripurna penyampaian pendapat akhir 4 (empat) buah Raperda.

 

Bukan rahasia umum lagi, bila anggota DPRD ini tidak hadir, bahkan lebih dari pada itu, yang parahnya lagi jika ada anggota DPRD di Tanah Bumbu ini hanya pasang nama sebagai anggota DPR dan namanya tertera di dalam stuktur komisi, namun tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Jika demikian halnya, yang tidak hadir hanya menyampaikan khabar “apapun keputusan yang diambil selalu setuju” yang penting dapat menguntungkan usaha dan menguntungkan untuk kepentingan kolega atau pribadinya, kepentingan rakyat urusan nomer belakang.

 

Ini bisa kita liat terutama bagi anggota DPR yang sudah lama duduk di kursi empuknya, bahkan kalau bisa kursinya itu di bawa pulang, bagaimana rakyat ingin memberikan acungan jempol kepada wakil rakyat kalau jabatan yang diamanahkan rakyat sebagai wakil rakyat kurang di perhatikan. Terlebih-lebih anggota DPR yang baru duduk bergabung di gedung mewah Kabupaten Tanah Bumbu ini, belum ada menunjujkkan hasil yang signifikan kepada rakyat. Justu menunjukkan jati dirinya ingin sebagai super power, menimbulkan kurangnya keharmonisan dalam menjalankan amanah untuk rakyat. Anggota DPR bukanlah sebagai exsekutor yang menghujat pemerintah, justru memberikan pandangan untuk mengayomi pemerintah dengan tujuan membangun agar kabupaten ini menjadi daerah indah bersih, tentram dan teratur dalam segala aspek.

 

Perlu kita cermati dan kembali kebelakang sejenak untuk menelusuri retorika DPRD Kabupaten Tanah Bumbu ini, dan benar apa yang dikatakan Ibnu Hafizd, salah seorang jurnalis yang sangat mendukung pemerintah untuk kemajuan Kabupaten Tanah Bumbu ini, pernah berkata,” anggota DPRD Kab Tanbu priode 2004-2009 adalah anggota DPRD yang kurang berkualitas dan kurang bermutu. Lalu, anggota DPRD priode 2009-2014 adalah 86% anggota DPRD hanyalah sebagai pencari kerja. Priode 2014-2019, bukan lagi anggota DPRD, tapi DPRD milik orang berduit,”kata Hafizd.

 

Salah satu bukti otentik, dulu penerangan jalan yang selalu dibebani oleh rakyat untuk membayar pajak penerangan setiap bulannya. Sementara anggota DPR yang terhormat ini melintasi jalan, di malam hari dari kediamannya menuju ke kantor wakil rakyat selalu gelap gulita. Belum lagi listrik yang selalu padam tanpa adanya pemberitahuan, air yang kurang bersih, hal itu selalu yang dikeluhkan rakyat. Pernahkan anggota DPR ini menelusurinya, bagaimana mau menelusuri kalau sebagaian anggota dewan-nya saat sidang soal rakyat malas untuk hadir.

 

Yang lebih parah, para anggota DPR ini terkesan dibiarkan begitu saja oleh partai politik pengusung masing-masing dengan fenomena seperti itu. Disamping itu, partai politik juga tidak menindak tegas para anggota dewan-nya yang tidak bekerja secara maksimal dan profesional tersebut. Bisa dilihat dengan banyaknya anggota dewan yang bolos saat sidang, atau baca koran, main Handphone saat sidang berlangusng.

 

Untuk itu, Ibnu Hafizd mendesak agar sanksi yang diberikan oleh Badan Kehormatan (BK) DPR dipertegas, khususnya terkait absensi. “Ini soal kehadiran saja. Enggak usah tunggu enam kali berturut-turut baru dipecat. Pokoknya, dua kali berturut-turut enggak hadir, dipecat saja. Itu saja solusinya, disisi lain kinerja DPRD selama ini belum maksimal terbukti” tandasnya.(es)