Tiga Raperda disetujui DPRD Tanah Bumbu

    0
    4

    Suasana rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , dalam rangka penyampaian 3 ( tiga ) buah Raperda Kab. Tanbu tahun 2015. ( Foto : ES )

    TANAH BUMBU, BalarindangNews.com –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat paripurna, Rabu ( 2/9) pagi tadi, di Kantor DPRD, Jl. H. M. Amin Sepunggur, Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam rapat tersebut berhasil disampaikan 3 ( tiga ) buah Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015

     

    Dalam rapat yang dihadiri berbagai Pimpinan Dewan, unsur-unsur pimpinan, dan fraksi-fraksi. Mardani H. Maming selaku perwakilan pihak eksekutif menyampaikan poin – poin rancangan peraturan daerah ( Raperda ) Kabupaten Tanah Bumbu untuk dilakukan pembahasan bersama di tingkat legislatif

     

    Mardani menyatakan, “adapun 3 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diantaranya Raperda Izin Usaha Jasa Konstruksi, Raperda Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tanah Bumbu, dan Raperda Pembiayaan Operasional Pendidikan”, paparnya

     

    Dimana maksud dan tujuan Raperda Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah guna mewujudkan tata pelaksanaan pemberian izin usaha jasa konstruksi sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik dan kondusif, mewujudkan peningkatan efesiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik, dan pemberian izin usaha jasa konstruksi berdasarkan pada asas kejujuran, dan manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan dari kepentingan masyarakat, bangsa dan negara

     

    Sedangkan Raperda Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tanah Bumbu dimaksudkan guna melaksanakan kebijakan pengelolaan APBdes serta pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBdes dan dengan pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada asas-asas transparansi, akuntabel, fleksibel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kemudian pada Raperda Pembiayaan Operasional Pendidikan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan standar minimal biaya operasional satuan pendidikan, sehingga siswa dibebaskan dari kewajiban membayar iuran rutin untuk biaya operasional sekolah.  

     

    Disela sela penutupan rapat, mardani menambahkan, “ dengan penyampaian poin – poin tersebut dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperlancar pembahasan selanjutnya, dengan harapan semoga dewan yang terhormat dapat memberikan persetujuan terhadap 3 (tiga) buah rancangan peraturan daerah, agar dapat menjadi Peraturan Daerah (Perda),” pungkasnya.*(JH)