Pemkab Tanbu Terapkan SIPAD Berbasis Internet

    0
    20

    Rapat pembahasan Peraturan Bupati mengenai sistem pengelolaan SIPAD bersama SKPD Pemkab Tanbu.( FOTO : dd/hum )

     

    BATULICIN, BalarindangNews.com-Dalam rangka peningkatan sistem pengelolaan aset daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menggelar rapat pembahasan peraturan bupati tentang Pengelolaan Aset Daerah Melalui Sistem Teknologi Informasi dengan menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah (SIPAD) berbasis internet, Selasa (20/10) kemarin, di Batulicin. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah sistem pengelolaan aset daerah.

     

    Dalam rapat tersebut,  Assisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Tanah Bumbu Mukhlis, SH, MM menyampaikan, bahwa selain untuk lebih mempermudah sistem pengelolaan aset daerah khususnya dalam hal pelaporan dari masing-masing instansi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), penerapan SIPAD juga sebagai media transparansi mengenai aset daerah yang ada di Tanah Bumbu.

    Mukhlis mengatakan, “pengelolaan seluruh aset daerah akan lebih terkoordinir, bersifat akuntable, dan lebih transparan,” katanya.

     

    Pemanfaatan tekhnologi informasi saat ini sudah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari kinerja pemerintah, karena melalui sistem teknologi kita dapat menciptakan berbagai terobosan atau sistem kerja baru dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Melalui program SIPAD, setiap orang dipastikan akan dapat mengetahui sekaligus mengawasi seluruh aset penting yang menjadi milik pemerintah daerah, misalnya aset penting mengenai jumlah sekolah, jumlah puskesmas , bahkan aset lain yang baru rencana dibangun atau diadakan oleh pihak pemerintah.

     

    Mukhlis menambahkan, “melalui SIPAD nanti , kita akan lebih mudah untuk melihat aset daerah hanya dengan mengklik komputer atau gadget saja, sehingga lebih simple dilakukan dimana-mana,” terangnya.

     

    Secara terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Tanah Bumbu Drs Said Akhmad, MM mengakui selama ini masih banyak persoalan yang timbul akibat sistem pengelolaan aset secara manual, masalah itu disebabkan akibat kurang  akuratnya data-data yang dimiliki oleh pengelola aset sendiri. Kondisi ini dianggap, menjadi bukti bahwa masih banyaknya kekurangan dalam hal pengelolaan aset daerah, baik dari segi legalitas, penguasaan, hingga dalam hal pengelolaan maupun inventarisir, apakah aset tersebut memang masih layak digunakan atau sudah tidak dimanfaatkan. 

     

     

    Melalui program SIPAD, seluruh SKPD diharapkan mampu mengelola aset pemerintah daerah secara akuntable dan lebih rinci, “apabila sistem sudah berjalan dengan baik, maka pengelolaan aset selanjutnya akan lebih mudah untuk mengetahui jumlah, nilai, dan letak keberadaan aset dari instansinya,” tegas Sekda. *(JH/relhum)