Mengentaskan Kemiskinan Menuju Keluarga Harapan

    0
    14

    Kepala Klinik Pratama Kemensos RI Dr. Hanny didampingi Kadinsos Tanbu Drs. H. Abdul Haris saat memberikan pemaparan tentang rencana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tanah Bumbu. ( FOTO : wing/hum )

     

    BATULICIN, BalarindangNews.com-Guna mengurangi angka kemiskinan, Dr. Hanny selaku Kepala Klinik Pratama Kementrian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), memberikan sosialisasi dan pemaparan tentang Program Keluarga Harapan (PKH) kepada jajaran pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Senin (9/11), di ruang rapat Sekretariat Daerah Tanbu.

     

    Rencana pelaksanaan PKH tersebut disambut baik Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Tanbu  Drs. H. Abdul Haris. Menurutnya program tersebut merupakan langkah tepat untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga pada tahun 2016 mendatang akan segera diterapkan di Tanah Bumbu. “Dengan terwujudnya PKH di Tanah Bumbu,  maka akan mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin,” kata Abdul Haris.

     

    PKH sendiri adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui aspek pendidikan dan kesehatan. PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, untuk setingkat daerah aktor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas  Sosial, Dinas  Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional, Kementrian  Agama, Dinas  Perhubungan Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik.

     

    Program tersebut juga dibantu Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan. Selain itu untuk mendukung terlaksananya PKH tersebut,  Kementerian Sosial telah membentuk Unit Pengelola PKH (UPPKH) yang dibentuk di tingkat pusat maupun daerah. UPPKH dilengkapi dengan Sistem Infomasi Manajemen PKH berbasis komputer, dilengkapi oleh operator IT dengan keahlian SIM-PKH, dan tersedia pendamping PKH atau dikenal dengan Pekerja Sosial pendamping PKH, yang direkrut dari masyarakat, karang taruna, sarjana penggerak pembangunan, dan unsur-unsur dari organisasi sosial masyarakat.


    Sementara itu data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program yakni, memiliki ibu hamil, nifas, anak balita, memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah) Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun), Anak  SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15), Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas. Dengan demikian melalui PKH mampu meningkatkan status pendidikan dan kesehatan masyarakat mikskin.*(JH/hum)