KORPRI Harus Fokus pada Tugas Pokok

    0
    31

    Asisten I Bidang Kesejahteraan Rakyat Kab Tanbu, Drs. H. M. Idjra’i saat membacakan amanat Presiden Joko Widodo dalam rangka memperingati HUT KORPRI ke-44. (FOTO: doc/hum)

    BATULICIN,BalarindangNews.com-Hari senin (30/11) kemarin, seluruh Pegawai Negeri Sipil di Indonesia terutama di kab Tanah Bumbu, mendengarkan amat Presiden Joko widodo, yang di bacakan oleh Drs. H. M. Idjra’i Asisten I Bidang Kesejahteraan Rakyat saat upacara memperingati HUT KORPRI ke-44 di halaman kantor Sekretariat Daerah jalan Dharma Praja Gunung Tinggi, Kabupaten Tanah Bumbu.

    Diketahui bahwa peran dan posisi strategis korpri harus tetap fokus pada tugas pokok, yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dalam rangka memprioritaskan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan berfungsi dengan baik serta memberi hasil yang maksimal. Hal ini penting agar Korpri Kabupaten Tanah Bumbu dapat menjalankan programnya guna mendukung program penguatan birokrasi yang dijalankan Pemerintah Daerah.

    Seiring dijalankannya undang-undang ASN nomor 5 Tahun 2014,  lembaga korpri akan mengalami perubahan yang signifikan. Disisi lain atas  undang-undang tersebut  Korpri akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Korps ASN RI), “ada beberapa paradigma baru yang akan kita bangun di kalangan birokrasi, terutama dalam bidang kualitas kerja, korpri dituntut konsisten serta bersama-sama menjunjung tinggi profesionalisme kerja sebagai aparatur pemerintah,” kata Idjra’i.

    Barisan Korpri saat mengikuti upacara memperingati HUT KORPRI ke-44 di halaman kantor Sekretariat Daerah. (FOTO:wing/hum)

    Dalam upacara HUT KORPRI tersebut Drs. M. Idjrai, M.Pd selaku pembina upacara membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang mengamanatkan 5 (lima) pesan penting kepada anggota KORPRI, diantaranya:

    1. Anggota KORPRI untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi disemua tingkatan. Percepatan reformasi dilakukan dengan berbagai upaya perbaikan harus terus dilakukan dari hulu sampai hilir, baik pada area perubahan mental aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM Aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, maupun area perubahan pelayanan public.
    2. Anggota KORPRI diminta untuk membangun mentalitas baru yang positif, yang berintegritas, yang memiliki etos kerja, dan yang berjiwa gotong royong.
    3. Anggota KORPRI hendaknya mempersiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif, dan responsive terhadap perkembangan zaman.
    4. Bertepatan dengan pelaksanaan pesta demokrasi, anggota KORPRI juga diminta untuk tetap menjaga netralitasnya pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) dengan tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye pemilukada tersebut.
    5. Presiden meminta agar semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktifitas nasional dan daya saing bangsa.

    Drs, H. M. Idjra’i mengharapkan agar rakyat segera melihat birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efesien, birokrasi yang melayani bukannya dilayani, serta birokrasi yang memberikan pelayanan public yang berkualitas. Memangkas semua kerumitan birokrasi serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dengan kualitas tinggi dan waktu yang cepat, selain itu mekanisme kerja birokrasi harus berubah kearah sistem pemerintahan elektronik atau E-Government sehingga lebih efesien.* (JH/hum)