Soal Freeport Presiden Marah, tapi Politisi PDIP Ini justru Menyalahkan Jokowi

    0
    23

    JAKARTA, BalarindangNews.com-Persoalan Freeport yang kian bergulir bak bola panas, kian hari mulai terbuka ada maksud dan tujuan lain, selain membahas perpanjangan kontrak. Freeport yang lebih dari 40 tahun “menguasai” tanah Papua milik Pemerintah Indonesia ini pun sempat dinilai sebagian pengamat sebagai perang kepentingan dan pengaruh di dalam Negara.

    Effendi Simbolon melihat hal ini, dalam soal utama perpanjangan kontrak, sebetulnya itu hak yang diberikan setiap orang atau negara di dalam menginvestasikan sahamnya. Namun yang perlu diingat menurutnya ialah, siapapun dan apapun itu harus mematuhi peraturan atau Undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.

    “Ya jika ingin memperpanjang kontrak Freeport tentunya harus sesuai dengan hukum dan UU yang berlaku di Negara ini,” ucapnya, pada kesempatan diskusi beberapa waktu lalu di Tebet, Jakarta Selatan.

    Dalam surat yang telah tersebar ke publik dengan menjanjikan ‘pasti’ perpanjangan kontrak, Effendi akhirnya pun menyalahkan Presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan. Menurutnya hal demikian semestinya tidak terjadi karena UU Minerba yang ada telah melarang sebelumnya. Dan seharusnya Presiden mengetahuinya.

    “Dalam konteks lain, Presiden salah karena memberikan izin kepada pihak Freeport Indonesia yang telah jelas dilarang oleh UU Minerba,” tegasnya.

    Seharusnya, masih menurutnya, jika pemerintah Indonesia ingin memperpanjang kontrak Freeport negosiasi itu dilakukan nanti pada tahun 2019. Di mana sesuai dengan peraturan yang ada. “Jika dinegosiasikan kontrak, ya boleh. Namun yang perlu diperhatikan ialah negosiasi seharusnya dilakukan sebelum dua tahun masa kontrak Freeport habis, yakni pada tahun 2019,” katanya.

    Misalnya saja yang perlu menjadi perhatian serius yakni di mana Freeport tidak pernah ingin membangun smelter yang diminta pemerintah RI. Berbagai alasan dan kebohongan yang dibuat Freeport itu, ia mengatakan bahwa Freeport takut sesungguhnya takut terbongkar info-info yang menyebutkan bahwa ada beberapa, salah satunya bongkahan dari hasil produksinya dikirim ke luar Negara Indonesia.

    “Freeport, smelter saja telah dilanggar. Saat diminta membangun, mereka justru lontarkan berbagai alasan yang banyak, dan semuanya itu adalah kebohongan. Freeport melakukan itu karena tidak ingin kita mengetahui bahwa ada bongkahan yang dikirim ke luar Negara kita. Dan mereka menguarainya di luar,” tutupnya.

    Sebelumnya persoalan Freeport ini muncul ke permukaan disebabkan adanya pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden RI. Selain itu, ada beberapa nama tokoh yang disebut dalam pembicaraan yang dilakukan oleh SN, MS, dan RC. Bahkan beberapa media, dan web resmi milik ESDM mengungkap bahwa sebetulnya kontrak Freeport memang telah diperpanjang oleh Pemerintah Indonesia sendiri. *(sumber berita:Robigusta Suryanto/voa-islam.com)