Langgar Kedisiplinan 5 PNS Dipecat

    0
    13

    Sekda Tanbu Drs. Said Akhmad melakukan pembinaan kepada PNS yang dikarantina karena melanggar aturan sebelum akhirnya dipemberhentikan dari kepegawaian yang dikeluarkan oleh Merndagri. (FOTO:win/hum)

    BATULICIN, BalarindangNews.com-Saudara, lima (5) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) kab Tanah Bumbu, Senin (29/2) kemarin resmi diumumkan pemberhentian statusnya sebagai PNS karena telah melanggar kedisiplinan tentang kepegawaian, satu diantanya menggelapkan ased daerah. “Pemberhentian terhadap 5 PNS tersebut dirasa wajar, semua  dilakukan sesuai dengan aturan  dan berdasarkan kesalahannya,” kata Sekda Tanbu Drs. Said Akhmad.

    PNS yang mendapatkan sanksi pemberhentian  tersebut yaitu, satu orang berasal dari SKPD  Kecamatan Simpang Empat, 1 (satu) orang berasal dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), 1 (satu) orang Dinas Pekerjaan Umum (DPU), dan  2 (dua) orang dari Dinas Pendidikan (Disdik).  Pemerintah Daerah sebelumnya telah melakukan berbagai upaya, baik tahap pemanggilan serta diterapkannya pola karantina guna melakukan pembinaan di BKD. Namun demikian, meski hal tersebut telah diupayakan, PNS tersebut tetap saja melakukan kesalahan serupa, dengan demikian diambil keputusan tindakan tegas berupa pemberhentian.

    Sekda Tanbu Drs. Said Akhmad mengatakan, “terpaksa kami mengambil keputusan berupa tindakan tegas pemberhentian kepada PNS bersangkutan, karena meski telah dibina tapi tetap saja melakukan kesalahan serupa,” katanya.

    Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, diharapkan dapat menjadi efek jera bagi PNS lainnya. “Setelah adanya pemecatan, tentu mereka akan berpikir berkali kali untuk melakukan kesalahan,  serta diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi PNS yang lain agar bekerja sesuai aturan kepegawaian,” tambah Sekda.

    Sementara itu, Kepala BKD Tanbu melalui Kasubbid Kedudukan Hukum, Pemberhentian dan Kesejahteraan Pegawai Syaikul Ansyari, S.H menyampaikan, terkait pemecatan 5 (lima) PNS tersebut mengacu PP 53 Tahun 2010 pasal 10 angka 9 (huruf D) mengenai pemberhentian yang melebihi tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih, “yang jelas mereka melakukan pelanggaran mengenai indisipliner pegawai,” kata Syaikul.

    Dilakukannya pemberhentian tersebut penuh dasar, kerena prosedur yang dilakukan sebelum diambil keputusan pemecatan sudah sesuai. “Selama ini kami sudah banyak memberikan toleransi kepada mereka yang terus menerus tidak hadir, mulai melayangkan surat berkali-kali ketempat bersangkutan, namun upaya itu tidak diindahkan, dengan terpaksa kami mengambil langkah untuk merumuskan rencana pemecatan PNS yang mangkir dari panggilan,” papar Syaikul

    Pemberian sanksi pemecatan tersebut juga berdasarkan hasil rumusan rencana pemecatan yang dibahas bersama Sekda Tanbu, Kepala BKD, tim penegak disiplin PNS dari BKD, Inspektorat, SKPD bersangkutan dari pegawai yang dipecat. Dari kesimpulan pembahasan tersebut, akhirnya dikeluarkan surat tembusan sekaligus meminta persetujuan  Menteri Dalam Negeri RI, yang mana surat tembusan tersebut sudah ditanda tangani oleh Cahyo Kumolo langsung pada tanggal 17 Pebruari 2016 tentang persetujuan tertulis penjatuhan disiplin pegawai kepada 5 PNS di Tanbu.*(JH/hum)