Mengatasi Pungutan Parkir Melebihi Ketentuan

    0
    16

     

    Sharing dan diskusi dihadiri oleh (dari kanan) Awi Ahmad (EO), H. Burhansyah (Ketua Lembaga Adat Tanbu), Drs. H. M. Idjra’i (Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat), Drs. H. M. Thaha (Kepala Disporbudpar), dan Nahrul Fajeri S. Pd (Camat Kusan Hilir).(FOTO:ES/BNews)

    TANAH BUMBU, BalarindangNews.com-Digelarnya event Mappanretasi sebagai budaya adat tahunan di Kab. Tanah Bumbu (Tanbu) masih terus menyisakan masalah klise mengenai pungutan parkir liar dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Menindak lanjuti hal tersebut, Kamis (14/4), pemerintah daerah bersama Lembaga Adat dan media melakukan sharing dan diskusi di ruang rapat Bupati, kawasan jalan Dharma Praja Gunung Tinggi.

    Sharing dan diskusi tersebut dilaksanakan sebagai salah satu upaya mencari solusi mengenai parkir yang tarifnya melebihi ketentuan pemerintah daerah. Apabila dibiarkan, masalah tersebut tentunya berdampak pada menurunnya minat wisatawan yang akan berkunjung ke Tanah Bumbu, khususnya pada saat event Mappanretasi, padahal event tersebut merupakan salah satu pengembangan sector pariwisata agar mampu menyumbangkan PAD bagi kabupaten Tanah Bumbu.

    Ketua Lembaga Adat Kab. Tanah Bumbu, H. Burhansyah menyampaikan himbauan agar keamanan dan ketertiban dapat terwujud. (FOTO:JH/BNews)

    Dalam acara tersebut, Ketua Lembaga Adat Kab. Tanah Bumbu, H. Burhansyah menyampaikan, pengunjung hendaknya tidak semata-mata menyalahkan pemerintah dalam mengatasi pemungutan parkir yang mencekik tersebut. “Kalau kejadiannya ditempat yang bertuliskan parkir resmi, bisa kami kendalikan dan tindak pengelolanya apabila melanggar ketentuan. Namun, jika diluar parkir resmi, kami tidak punya hak mengatur, karena tempatnya baik halaman atau pekarangan itu dikelola sendiri oleh warga,” jelasnya.

    Pemerintah daerah sebenarnya telah menyediakan lokasi parkir dengan tulisan parkir resmi agar masyarakat maupun pengunjung luar daerah tidak sembarangan dalam memakirkan kendaraannya sekaligus mendapat ketenangan dan kenyamanan saat meninggalkan kendaraannya serta tarif parkir tidak melebihi batas ketentuan. Perlu dilakukan upaya bersama-sama agar permasalahan tersebut dapat dibenahi, salah satunya melalui peran media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas agar keamanan dan ketertiban dapat terwujud.

    Dengan adanya informasi, setidaknya pengunjung dapat lebih berhati-hati dalam memilih lokasi untuk memarkirkan kendaraannya. “Memang kami akui, untuk wilayah diluar sana, seperti desa Jukueja, Pejala, dan sebagian Pasar Baru, dan Kota Pagatan terjadi pemungutan melebihi ketentuan. Namun demikian, setiap tahunnya terus kami himbau agar hal tersebut tidak terjadi, paling tidak frekuensinya mengalami penurunan,” papar H. Burhansyah. *(JH/BNews)