Mardani Keluhkan Pelayanan BPJS Kesehatan

    0
    3

    Bupati Tanah Bumbu Melakukan Penandatangan Kerjasama Dengan Universitas Brawijaya Malang Dalam Program Pasca Sarjana S.(FOTO:win/hum)

    BATULICIN, BalarindangNews.com–Sistem pelayanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) khususnya dibidang kesehatan mendapat perhatian serius dari Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) Mardani H. Maming, beberapa prosedur yang menyulitkan masyarakat memberi kesan pelayanan BPJS tak sebaik pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). “Sistem layanan BPJS terkesan masih tidak sebaik layanan Jamkesda yang selama ini diterapkan oleh pemerintah daerah,” katanya dalam acara Halal Bihalal sekaligus dialog interaktif bersama Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Juwita F. Moeloek bersama Bupati se-Indonesia di Hotel JS. Luwansa Kuningan, Jakarta Selasa (8/8) kemarin

    Mardani mengatakan, “Sistem layanan BPJS yang mengharuskan adanya surat rujukan mulai tingkat paling bawah atau Puskesmas dianggap justru menyulitkan pasien yang membutuhkan penangan cepat saat berobat. Kondisi ini tidak jarang ditemui disetiap wilayah khusunya daerah terpencil yang letaknya jauh dari pelayanan Puskesmas atau rumah sakit.       

    Dia mengungkapkan, ada salah satu pasien  kritis selaku pengguna BPJS yang berada diwilayah jauh dari Kabupaten, dengan aturan itu mengharuskan pasien berbalik arah menuju Rumah Sakit Kabupaten untuk mendapatkan surat rujukan yang sebenarnya keberadaan pasien justru relatif dekat dengan RSUD tempat rujukan . “Itu adalah kondisi real dilapangan, yang semestinya harus dicarikan solusi yang terbaik oleh pihak BPJS,” katanya.

    Diharapkan, penerapan   layanan BPJS tersebut setidaknya lebih memperhatikan kondisi wilayah sehingga penerapannya tidak menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara lebih cepat. “Akan lebih baik lagi kalau penerapan  layanan BPJS  itu melebihi sistem pelayanan Jamkesda yang selama ini cukup memudahkan masyarakat ketika berobat ke Rumah Sakit di wilayah kami,” kata Mardani.

    Berbagai penerapan perlu ada kajian yang lebih mendalam, mengingat kondisi wilayah indonesia dihadapkan pada geografi dan kultur yang berbeda. Dengan   kondisi itu, diperlukan pemetaan dan penggalian data  yang lebih akurat menuju upaya peningkatan pelayanan. “Sebagaimana program yang sudah dijalankan, pihak BPJS jangan lepas dari evaluasi, koordinasi yang intens dengan Instansi kesehatan Daerah, sehingga penggalian berbagai  data pengguna BPJS yang akurat dapat lebih meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat,”terang Mardani.

    Sementara itu, Menkes RI Nila Juwita F. Moeloek merespon positif atas keluhan yang disampaikan Bupati Tanbu tersebut. Menkes berharap pada pihk BPJS agar mencari formulasi yang lebih tepat dalam menerapkan aturan pelayanan di berbagai wilayah sehingga seberapa kecilpun masalah pelayanan bagi masyarakat dalam hal kesehatan dapat teratasi.(JH/win/hum)