Arcandra Diduga Bekerja Untuk Asing

    0
    3

    Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.(FOTO:Antara/M Agung Rajasa)

    JAKARTA, BalarindangNews.com-Pencopotan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Presiden Joko Widodo belum berarti mengakhiri polemik. Menteri ESDM yang hanya menjabat selama 20 hari tersebut diduga menjadi alat asing mengingat selama menjabat menjadi menteri, dirinya mengeluarkan kebijakan dengan memberikan izin perpanjangan ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia sebesar 1,4 juta ton.

    Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean dalam acara Indonesia Lawyers Club di tvOne, Selasa 16 Agustus 2016 menyampaikan, Arcandra telah melakukan tindakan yang merugikan Indonesia saat dia menjabat sebagai menteri ESDM, “Begitu dia duduk jadi Menteri ESDM dia juga menandatangani izin konsentrat ke Freeport. Ini sangat mengagetkan bagi kami karena ini juga merupakan pelanggaran undang-undang,” kata Ferdinand.

    Menurut Ferdinand, ekspor konsentrat melanggar undang-undang Mineral dan Batu Bara, yang melarang perusahaan tambang mengekspor konsentrat sebelum selesai membangun pabrik pemurnian di Indonesia. Dia juga juga menduga, dengan keluarnya kebijakan tersebut didasari karena Arcandra bekerja untuk asing, “Menteri ESDM yang dulu memberikan izin ekspor konsentrat sekitar 500 ribu ton itu kecil. Sekarang jadi 1,4 juta metrik ton sangat mengejutkan bagi kita, maka kami bisa menyimpulkan Arcandra bekerja untuk asing,” tambahnya.

    Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Effendi Simbolon berasumsi ada motif lain ketika orang berkewarganegaraan Amerika Serikat menjadi menteri, apalagi menteri sektor energi. “(pemberhentian Arcandra Tahar) tidak menghilangkan motif, ini disusupkan, tersusupkan, ada silent operation intelligent (operasi rahasia intelijen),” kata Effendi.

    Effendi Simbolon juga menyampaikan, Amerika mempunyai banyak kepentingan di Indonesia diterutama pada sektor energi. Beberapa perusahaan Amerika seperti PT Freeport, perusahaan tambang emas juga beroperasi di Indonesia. “Ini persitiwa tidak bisa disederhanakan dengan hanya pemberhentian. Siapa pihak yang berkepentingan, apakah ada yang menyusupkan,” katanya.

    Jika memang penyusupan atau sengaja disusupkan itu benar terjadi di kementrian EDSM yang mengelola aset berharga milik negara, sungguh ironis nasib bangsa Indonesia dengan segala sumber daya yang ada yang semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa justru dikelola oleh warga negara asing untuk mewujudkan segala kepentingannya.*(Disarikan dari berbagai sumber/BNews)