Mengantisipasi Karhutla, Pemkab Tanbu Gelar Rakor

    0
    12

    Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H.M. Idjra’i membuka Rapat Koordinasi Siaga Darurat  Penanganan Bencana Kabut Asap Akibat Karhutla.(FOTO:dd/hum)

    BATULICIN, BalarindangNews.com-Dalam rangka meningkatkan koordinasi diantara berbagai pihak agar penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) berjalan dengan baik dan lancar. Kamis (8/9) kemarin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan Rapat Koordinasi Siaga Darurat Penanganan Bencana Kabut Asap Akibat Karhutla, di Batulicin.

    Dalam rapat yang dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H.M. Idjra’i dan dihadiri oleh SKPD Tanbu, Kodim, Polres, Kecamatan se-Tanbu, Damkar, TRC, Manggala Agni, Tagana, Pemerintah Desa, Perusahaan, Relawan, dan Pertamina tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan kesepakatan.

    Kesepakatan tersebut antara lain, Memantapkan koordinasi untuk semua yang terlibat dalam penanganan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Memantapkan koordinasi kepada pihak ketiga untuk ikut berpartisipasi didalam penanganan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu (Perusahaan, BUMN, BUMD, LSM, Organisasi dan Masyarakat), Menetapkan status siaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016, Menetapkan struktur organisasi penanganan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016.

    Selain itu, pemerintah daerah juga akan menetapkan posko induk penanganan siaga darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016, dan Mengutamakan pencegahan dengan melakukan berbagai macam sosialisasi ke masyarakat atau pemilik lahan, baik berupa pemasangan baliho, spanduk, maupun brosur.

    Pemerintah daerah juga akan terus melakukan peningkatan pelaksanaan patroli kewilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan, serta melaksanakan tindakan-tindakan hukum bagi pelaku pembakar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan digelarnya rakor tersebut, diharapkan dapat meminimalisir kabut asap akibat Karhutla, sehingga dampak konkrit yang ditimbulkan dari bencana kebakaran hutan dan lahan dapat diantisipasi sejak dini.*(JH/hum)