Kado Pahit Pemerintah di 2017

    0
    16

    Ilustrasi. FOTO: (jogjakartanews.com)

    JAKARTA, BalarindangNews.com-Sederet kenaikan harga menjadi kado pahit di awal tahun 2017, langkah pemerintah menaikkan tarif listrik, tarif pengurusan surat kendaraan bermotor, tarif beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM), hingga meroketnya harga cabai merupakan beban baru yang harus ditanggung masyarakat.

    Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dalam keterangan persnya mengungkapkan, kebijakan menaikkan biaya STNK dan BPKB dirasa kurang tepat karena akan mempengaruhi kebutuhan hidup masyarakat. Seharusnya pemerintah jangan hanya memikirkan penerimaan negara tanpa melihat tingkat kehidupan masyarakatnya.“Kenaikan biaya STNK dan BPKB merupakan kado pahit dari pemerintah di awal tahun 2017. Kondisi ini akan memperburuk kondisi Indonesia dan keuangan negara tidak sehat,” katanya.

    Disisi lain, kenaikan tarif listrik serta BBM juga disayangkan oleh berbagai pihak, salah satunya Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara (Sumut) Laksamana Adyaksa yang menyampaikan rentetan kenaikan tarif itu akan menambah biaya produksi dan operasional perusahaan sehingga berdampak pada naiknya harga produk yang akan dijual kepada masyarakat. “Untuk industri, memang kenaikan harga BBM tidak berpengaruh signifikan lagi karena memakai BBM industri. Tetapi kenaikan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor dan tarif listrik tentu sangat berpengaruh,” katanya.

    Kenaikan itu dinilai semakin menekan rakyat kecil dan mengurangi daya beli masyarakat yang ujungnya mematikan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta menambah angka pengangguran. Jika masyarakat menengah bawah tidak mempunyai kemampuan untuk mengonsumsi produk dan jasa dalam negeri, tingkat kesejahteraannya akan menurun.

    Laksamana juga menjelaskan, kenaikan tarif listrik yang belum dibarengi dengan pelayanan PLN yang maksimal perlu dikaji ulang oleh PLN, apakah kenaikan biaya listrik yang dikenakan kepada masyarakat sudah layak diberlakukan. “Kalau mahal, akibatnya akan menyusahkan masyarakat. Jangan akibat ketidakefisienan dalam pengelolaan menjadi beban masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, meroketnya harga cabai mendorong dibentuknya Badan Pangan yang terkesan tergesa-gesa mengingat hal ini merupakan tindakan mendesak yang harus segera dilakukan. Harga cabai di Pasar Pagi Cirebon mencapai Rp 75.000 per kg, bahkan di Nunukan telah menembus harga hingga Rp 140.000 per kg. Pasokan cabai yang terbatas akibat beredarnya kabar petani gagal panen menjadi pemicu utama, pedagang juga enggan membeli dalam jumlah banyak karena dikhawatirkan stok cabai busuk.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, “naiknya bahan pangan membuat pembentukan Badan Pangan harus segera selesai. Karena jika tidak ada Badan Pangan maka permasalahan cabai dan komoditas lainnya sulit diatasi. Badan Pangan harus mengurus kenaikan komoditas pangan strategis seperti cabai dan bawang merah. Jika badan ini tidak kunjung dibentuk, masalah pada harga pangan akan diurus korporasi. Sedangkan korporasi sendiri selalu mencari untung besar,” paparnya.*(BNews/Disarikan dari berbagai sumber)