Diduga Penodaan Agama, Ketum PDIP Remsi Dilaporkan ke Bareskrim Polri

    0
    3

    Megawati Sukarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan.(FOTO:fajar.co.id )

    JAKARTA, BalarindangNews.com-Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri, tepat di ulang Tahun ke-70, Senin (23/1) kemarin, dilaporkan ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan penodaan agama. Megawati dilaporkan oleh Baharuzaman, Humas LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama yang merupakan warga Jalan Kebon Jahe, Gambir, Jakarta Pusat. Laporan Baharuzaman atas dugaan tindak pidana penodaan agama sesuai pasal 156 dan 156 (a) KUHP diterima Bareskrim Polri dengan nomor polisi: LP/79/I/2017/Bareskrim.

    Laporan yang dilayangkan oleh LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama tersebut merupakan buntut dari pidato Megawati Soekarnoputri yang dianggap monodai ajaran agama islam pada peringatan Hari Jadi PDIP ke- 44 yang digelar di JCC Senayan , Jakarta, Selasa (10/1) lalu. 

    BACA JUGA :http://www.balarindangnews.com/index.php/politik/625-pidato-megawati-dituding-melecehkan-islam

     

    Tidak hanya sampai disitu, kabarnya Gabungan Ulama Bersatu Indonesia (GUIB) di Jawa Timur juga akan melaporkan Megawati ke Mapolda Jawa Timur (Jatim). Rencananya GUIB akan melaporkan Megawati ke Polda Jatim pada Jum’at (27/1) mendatang.

    Dikutip dari situs online pojoksatu.id, pengurus GUIB Jatim, Ustaz Choiruddin mengatakan, “Insya Allah di Jatim, GUIB akan melaporkan hal yang sama di Polda bertepatan dengan pelaksanaan Tabligh Akbar yang kita gelar pada Jumat (27/1) mendatang,” imbuh Ustaz Choiruddin.

    Bukti surat pelaporan ke Bareskrim Polri. (FOTO:pojoksatu.id)

    Bahkan sebelumnya, masih dikutip dari laman yang sama tindakan serupa atas penodaan agama yang dilakukan Ketua umum PDI Perjuangan tersebut juga memantik reaksi dari Panglima Korps Mahasiswa Gerakan Pemuda Islam Indonesia (Kopma GPII), M. Zulfikar Fauzi, bahwa pihaknya siap melaporkan Megawati ke kepolisian. “Jika tak ada lagi kelompok masyarakat yang melaporkan Megawati ke Polda Metro, biar kami yang maju,” tegas Zulfikar.

    Menurutnya, semua warga Indonesia, entah apapun kedudukannya wajib diperlalukan sama di matahukum, “bagi kami tak boleh ada siapapun di negeri ini yang kebal hukum, termasuk Megawati. Semuanya sama di depan hukum,” imbuh Zulfikar.

    Zulfikar juga menyampaikan, wajib hukumnya bagi polisi memanggil dan memeriksa Megawati jika ada pihak yang memperkarakan isi pidatonya ke ranah hukum. Kepolisian pun harus berani memanggil paksa jika nantinya Megawati tidak mau memenuhi panggilan. “Tapi persoalannya sekarang, apa polisi berani panggil Mega di tengah penegakan hukum belakangan ini yang lebih pada pendekatan kekuasaan?” tandasnya.*(BNews/Disarikan dari berbagai sumber)