Jokowi Terancam Melanggar Hukum Jika Tak Non Aktifkan Ahok

    0
    11

    Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.(FOTO : rappler.com)

    JAKARTA, BalarindangNews.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah melakukan pelanggaran hukum apabila tidak segera menerbitkan Surat Keputusan Presiden soal pemberhentian sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari Gubernur DKI yang telah menyandang status terdakwa kasus penistaan agama.

    Dikutip dari situs media online Inilah.com, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito mengatakan, “betul tidak ada sanksi kepada Kepres, tapi tetap saja tindakan tidak mengeluarkan Kepres itu tindakan melanggar UU, yakni UU Pemda Nomor 23 Tahun 2014,” jelas Margarito, Kamis (5/2) kemarin.

    Oleh karena itu, tidak ada alasan secara hukum bagi Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk takut menonaktifkan Ahok dari jabatannya Gubernur DKI. Karena, itu merupakan keharusan yang telah diatur dalam Undang-undang. Tak hanya itu, pembiaran Ahok kembali berkantor di Balaikota DKI, setelah masa cuti kampanyenya rampung pada 11 Februari mendatang juga merupakan perbuatan diskriminasi. “Pemerintah harus menerbitkan keppres penonaktifan Ahok sebagai Gubernur DKI karena telah menyandang status terdakwa kasus penistaan agama dan masa cuti kampanye yang diajukannya juga akan habis pada 11 Februari 2017,” Margarito.

    Pakar Hukum Tata Negara, Margarito. (FOTO : bp.blogspot.com)

    Margarito juga menyarankan agar DPR menggulirkan hak angket apabila pemerintah tidak menerbitkan Kepres pemberhentian sementara Ahok. Akan tetapi, parlemen saat ini sudah tidak bisa lagi diharapkan padahal jelas-jelas jika tidak dikeluarkan Kepres tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bisa dipakai untuk angket atau menyatakan pendapat. “Bisa hak angket, jelas-jelas pelangaran hukum kok. Hanya sayang DPR kita ini belum tahu bagaimana, kan DPR kita tahu sendiri,” ujar Margarito.

    Margarito menambahkan, tidak ada cerita dan urusan kalau Ahok bukan terlibat kasus korupsi seperti kepala daerah lainnya, karena didalam aturan disebutkan hanya kepala daerah yang berstatus terdakwa maka harus diberhentikan sementara. “Yang penting terdakwa bukan soal perkaranya. Tidak ada cerita dan urusan korupsi atau tidak korupsi, pokoknya dia terdakwa. Tidak ada hubungannya dia korupsi atau tidak korupsi, dia terdakwa,” tegas Margarito.*(Tim BNews/ Disarikan dari berbagai sumber)