Menilik Perda TanbuTentang Penanggulanagan Prostitusi

    0
    3

    Suasana rapat paripurna DPRD Tanbu dalam rangka jawaban Bupati Tanbu atas pemandangan umum fraksi fraksi terhadap dua buah raperda.(FOTO :BNews)

    BATULICIN,BalarindangNews.com, Rabu (11/10) siang tadi, sejumlah anggota DPRD Tanah Bumbu (Tanbu) melakukan rapat paripurna DPRD Tanbu dalam rangka jawaban Bupati Tanbu atas pemandangan umum fraksi fraksi terhadap dua buah raperda tentang penanggulangan prostitusi dan penyelenggaraan perumahan dan pemukiman di ruang sidang kantor DPRD kabupaten Tanbu kawasan jalan HM. Amin km 10 Sepunggur kusan Hilir Tanbu.

    Dalam rapat pemandangan umum fraksi fraksi yang di pimpin oleh wakil Ketua DPRD, H. Hasanuddin, S. Ag, tersebut merupakan penyampaian pokok pikiran dari fraksi fraksi terhadap dua buah raperda untuk di jadikan pertimbangan DPRD dalam pembahasan ketingkat berikutnya.  Sementara itu, jawaban bupati atas pemandangan fraksi fraksi tersebut di sampaikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan kesejahtraan rakyat kab Tanbu, Drs H.M. Idjra’i.

    Penanggulan prostitusi di kab Tanbu bekerjasama dengan pemerintah propinsi yang berkaitan dengan panti sosial, “peran ulama menjadi sangat penting untuk penyadaran, tokoh tokoh masyarakat, kemudian LSM untuk memberikan pemahaman tentang kesadaran terhadap mereka,” kata Idjra’i kepada BalarindangNews.com.

    Dari segi efektifitas pembuatan raperda penanggulangan prostitusi perlu di tilik hingga menjangkau latar belakang pelaku prostitusi secara individu. Prostitusi bukanlah jalan hidup yang dipilih, tetapi suatu keterdesakan situasi. Hal inilah yang harusnya mendorong para pembuat kebijakan lebih peka melihat persoalan, mengingat prostitusi sangat dekat dengan kemiskinan. Situasi ekonomi dan minimnya lapangan pekerjaan menunjukkan pemerintah daerah tidak tanggap terhadap apa yang terjadi dan mengabaikan realitas.*(BNews)