Pentingnya SPIP dalam Pengelolaan Pemerintahan

    0
    3

    Sekda Tanbu Rooswandy Salem, M. Sos, MM Kabupaten Tanah Bumbu menandatangani komitmen bersama dalam menjalankan SPIP. (FOTO : Ist)

    BATULICIN, BalarindangNews.comSekretaris Daerah (Seda) Kab Tanah Bumbu (Tanbu) Rosowandy Salem, M. Sos, MM menekankan kepada seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijajaran Pemkab Tanbu untuk berkomitmen dalam penyelenggaraan pemerintah dan menggiring penerapan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). “Diharapkan kita semua bersepakat mengiringpelaksanaannya, dalam tempo 3 bulan akan ada evaluasi akan di beri penilaian maupun reword bagi SKPD yang bagus dalam penerapannya,” katanya saat arahan Perwakilan BPKP Kalsel Internalisasi percepatan SPIP bagi pejabat Esselon II dan Kepala SKPD Tanbu, di ruang rapat Setda Tanbu, Senin (4/6) kemarin.

    Menurutnya, SPIP sangatlah penting dan merupakan tanggung jawab yang melekat dipihak kepala SKPD.Pemahaman tersebut harus disepakati, bahwa SPIP itu termasuk tanggung jawab semua dalam mengelola pemerintahan dan birokrasi secara baik.Hal ini merupakan gagasan yang dikembangkan oleh pihak BPKP sesuai intruksi Presiden RI, untuk mewujudan pemerintah daerah agar mampu menjalankan SPIP. 

    Rooswandy juga menyampaikan, dari beberapa waktu hasil evaluasi BPKP sudah menetapkan bahwa ada beberapa SKPD yang sudah menjalankan SPIP tersebut dengan ketentuan dan sudah ditetapkan.“11 SKPD ini adalah tahap awal kita lakukan dan rencana BPKP akan disampaikan oleh Pemerintah pusat untuk diberikan penilaian, dan tahap kedua akan kita kirim lagi data untuk 100 persen. Bagi SKPD yang belum menerapkan sistem ini dengan baik maka dalam jangka waktu 2 bulan kedepan akan dilakukan pembinaan oleh BPKP,”terangnya.

    Meski hal ini merupakan intruksi dari kepala negara, perlu disadari bahwa tidak ada suatu pengendalian intern yang dapat memberikan jaminan keberhasilan absolute. Banyak kelemahan yang terkandung dalam suatu pengendalian intern, salah satunya pengambilan keputusan yang terkadang berada dibawah tekanan maupun keterbatasan waktu dan informasi dapat sehingga dapat terjadi pengambilan keputusan yang tidak tepat, serta adanya kegagalan operasi yang kadang terjadi akibat kurangnya pemahaman. Terlepas dari itu, penerpan SPIP merupakan suatu wujud komitmen pemerintah untu membangun tata kelola pemerintahan yang baik, dan didukung oleh birokrasi yang berintegritas.*(BNews)