Ini Fatwa Lengkap MUI Terkait Vaksin Rubella Mengandung Babi dan Organ Manusia

    0
    3

    Pemberian vaksin – Meningitisnow.(FOTO : wartakota.tribun.com) 

    JAKARTA, BalarindangNews.com Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya memutuskan bahwa Vaksin Measles Rubella (MR) diperbolehkan untuk imunisasi.Fatwa tersebut diterbitkan setelah melalui proses pembahasan dalam Rapat Pleno sejak Jumat (17/8/2018) dan Senin (20/8/2018).

    Vaksin MR yang merupakan produksi Serum Institute of India (SII) tersebut diperbolehkan sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018.“Pertama, terdapat kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iiyah). Kalau, belum ditemukannya vaksin MR yang halal dan suci. Ketiga, ada keterangan ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin halal, tutur Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh di kantor MUI Pusat, Jakarta, pada Senin malam, dalam laman resmi MUI. 

    Oleh sebab itu, apabila nantinya telah ada vaksin serupa yang halal dan suci, maka hukum Vaksin MR yang saat ini ‘mubah’ atau ‘diperbolehkan’ kembali menjadi ‘haram’ karena dalam proses pembuatannya mengandung zat haram.

    Menurutnya, pemerintah khususnya dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia harus lebih menjamin tersedianya vaksin halal demi kepentingan masyarakat Indonesia.Selain pertimbangan kesehatan, pemerintah juga perlu memerhatikan aspek keagamaan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga masyarakat merasa aman.“Pemerintah harus menjadikan pertimbangan kegamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan,” ujar Asrorun Ni’am. 

    Sebagai perwakilan Komisi Fatwa MUI, dirinya meminta produsen vaksin MR yakni SSI agar berupaya untuk menyediakan produk vaksin halal serta menyertifikasi produk tersebut sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).Selain itu ia juga meminta pemerintah terus mendorong pihak-pihak terkait seperti World Health Organizational (WHO) maupun negara-negara berpenduduk muslim untuk memerhatikan kebutuhan umat Islam terhadap obat-obatan yang halal dan suci.

    Pemerintah hendaknya berupaya maksimal, melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal,” ucapnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat, HM Basri Har mengatakan bahwa Vaksin Measles Rubella (MR) yang diproduksi oleh Serum Institute of India (SII) dan didistribusikan di Indonesia oleh Biofarma positif mengandung babi dan Human Deploit Cell atau bahan dari organ manusia.Seperti diketahui, dua bahan itu diharamkan oleh Komisi Fatwa MUI.

    Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah melakukan pemeriksaan awal terhadap kandungan vaksin MR.“LPPOM sudah melakukan pemeriksaan. Sementara ini ditemukan ada unsur babi dan organ manusia. Hasilnya seperti itu, kami kontak terus dengan MUI Pusat,” ujarnya kepada Tribun Pontianak yang dikutip Warta Kota, Minggu (19/8/2018) sore.

    Berikut Fatwa yang diterbitkan MUI soal Vaksin Measles Rubella (MR) setelah Rapat Pleno pada Senin (20/8/2018) malam di kantor MUI Pusat Jakarta. 

    FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 33 Tahun 2018

    Tentang PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI 

    Dengan bertawakkal kepada Allah SWT 

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI 

    Pertama : Ketentuan Hukum

    1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram. 

    2. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi. 

    3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena : 

    a. Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah) 

    b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci

     c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal. 

    4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci. 

    Kedua : Rekomendasi 

    1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat. 

    2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

    3. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan. 

    4. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal. 

    Ketiga : Ketentuan Penutup 

    1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 

    2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

     

    Ditetapkan di : Jakarta

    Pada tanggal :

    08 Dzulhijjah 1439 H

    20 Agustus 2018 M

     

    Komisi Fatwa MUI

     

    Prof DR H Hasanuddin AF, MA

    Ketua

     

    DR H Asroru Ni’am Sholeh, MA

    Sekretaris