Menggenjot Insfratruktur Melalui Skema KPBU

    0
    11

    FOTO : Ist

    BATULICIN, BalarindangNews.com – Kebijakan baru yang diberikan pemerintah dalam membuka kesempatan Badan Usaha untuk aktif terlibat dalam penyediaan insfratruktur yang dilakukan pemerintah digadang dapat mendorong percepatan pembangunan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tanbu, Rahmadi, optimis dengan adanya mekanisme baru ini, “hari ini kita melaksanakan konsultasi publik kajian pembangunan infrastruktur di Tanah Bumbu dengan mekanisme KPBU,” katanya, Selasa (18/12) di rung rapat Bappeda Tanbu, kawasan jalan Dharma Praja Gunung Tinggi, Kab Tamah Bumbu. 

    Rapat tersebut juga dihadiri oleh  Komite Perencana, SKPD terkait, Tenaga Ahli Penyusun Kajian Pembangunan Infrastruktur, Pimpinan Perusahaan dan BUMN/BUMD, Forum Komunikasi Tanggung jawab Sosial Perusahaan, dan Perkumpulan Perdagangan Pusat Niaga Bersujud.  

    Rahmadi juga menjelaskan, konsultasi publik ini merupakan tindak lanjut dari hasil ekspose akhir kajian pembangunan infrastruktur mekanisme KPBU yang dilaksanakan di Kementerian PPN/Bappenas RI. Selain itu, melalui skema KPBU ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengurangi ketergantungan penyediaan insfratruktur melalui APBN maupun APBD. Mengingat, skema KPBU bukan hanya sebagai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan, namun lebih kepada upaya seluruh pemerintah daerah dalam mengejar ketertinggalan insfratruktur. 

    Lebih lanjut disampaikan, sedikitnya ada 3 (tiga) pembangunan infrastruktur yang diekspose pada kegiatan konsultasi publik kajian pembangunan infrastruktur saat ini. Pembangunan Infrastruktur tersebut adalah pembangunan bendungan, pembangunan infrastruktur dalam kawasan industri Batulicin, dan pembangunan pasar semi modern. Tiga infrastruktur ini penting untuk dibangun dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu. “Sebagai contoh, dibangunnya Bendungan Kusan bermanfaat untuk pengendalian banjir, pengembangan irigasi pertanian, pengembangan PLTA, pasokan air baku PDAM, serta pendukung sektor pariwisata,” papar Rahmadi. 

    Namun demikian, skema penyediaan insfratruktur melalui KPBU tidak dapat pula diartikan sebagai bentuk komersialisasi insfratruktur pemerintah kepada swasta. Pemerintah tidak serta merta melepaakn tanggung jawabnya dalam penyediaan insfratruktur untuk kepentingan maayarakat, pemerintah masih berperan mengawasi dan mengendalikan penyediaan insfratruktur. Skema ini merupakan upaya bagaimana memnfaatkan dana swasta untuk kepentingan masyarakat, dengan tetap tidak merugikan Badan Usaha yang terlibat. *(BNews)