Penguatan SAKIP Untuk Wujudkan Birokrasi Akuntable

    0
    15

    FOTO : Ist

    JAKARTA, BalarindangNews.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) terus berupaya meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanbu. Salah satunya dengan mengikuti Workshop Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bagi Perangkat Daerah yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sriwijaya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Jakarta, yang dimulai pada Jumat (21/12).

    Rombongan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kab Tanbu H. Rooswandi Salem, S. Sos, MM yang mewakili Bupati Tanbu H. Sudian Noor. Turut pula mendampingi rombongan Pemkab Tanbu dalam workshop tersebut, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan H. Abdul Haris bersama Kepala Biro Organisasi Thaufik Hidayat. Rombongan juga disambut langsung oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB, Muhammad Yusuf Ateh.

    Sekda Tanbu H. Rooswandi Salem, S. Sos, MM atas nama pemerintah Kabupaten Tanbu menyampaikan, komitmen Bupati bersama jajaran pemerintahannya untuk terus meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemkab Tanbu dari tahun ke tahun harus meningkat. “Setelah tahun tahun sebelumnya hanya mampu mendapat nilai C, maka untuk penilaian LAKIP di 2018 ini, paling tidak Pemkab Tanbu harus mendapat nilai B,” katanya.

    Pengukuran indikator kinerja secara umum dan antar lini SKPD hingga ke level eselon di tiap SKPD masih diperlukan penguatan agar efektif dan efisien guna mendapat hasil penilaian yang tepat sasaran. Hal inilah yang menjadi alasan pelaksanaan workshop, peningkatan yang terjadi akan menjadi tolak ukur kemampuan pemerintah daerah untuk terus berkembang dalam rangka membangun masyarakat Tanah Bumbu yang makmur dan sejahtera. Untuk itu, semua pihak diharapkan mendukung komitmen Bupati  dalam mengimplementasikan pelaksanaan SAKIP.

    Sementara itu, Muhammad Yusuf Ateh saat membuka workshop menjelaskan paradigma pemikiran dalam hal perencanaan program kerja harus segera dirubah. “SAKIP dengan hasil akhirnya LAKIP adalah salah satu instrumen dalam melihat pertanggung jawaban satuan kerja pemerintah dalam mempergunakan anggaran, sehingga mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya. 

    Untuk mewujudkan birokrasi yang efisien, setiap instansi pemerintah harus memastikan anggaran digunakan untuk membiayai program maupun kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan, dan melakukan penghematan anggaran untuk kegiatan yang tidak mendukung kinerja instansi.*(BNews)