Sukseskan Program JKN, Masyarakat Tanbu Wajib Punya BPJS Kesehatan

    0
    19

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Drs. H. M. Damrah, S. Sos, M. si. (FOTO : Ist) 

    TANAH BUMBU, BalarindangNews.com– Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Drs. H. M. Damrah, S. Sos, M. si, optimis Tanah Bumbu memenuhi target dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk mensukseskan program tersebut, mulai awal tahun 2019 ini, Pemkab Tanbu mewajibkan seluruh warganya terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, jika tak terdaftar akan ada sanksi perorangan yakni tak dapat mendapat pelayanan publik tertentu. “Sejumlah sanksi akan dikenakan yakni berupa tidak mendapatkan dokumen pelayanan umum. Antara lain Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) hingga Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” kata H. Damrah, kepada BalarindangNews.com, Rabu (09/01/19), di ruang kerjanya.

    Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 86 Tahun 2013 yang berisi kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menjadi syarat untuk mengurus dokumen. Jika tidak menjadi peserta, masyarakat tidak dapat mengurus sejumlah pelayanan publik. 

    Meski demikian, aturan tersebut belum ada waktu pemberlakuannya. BPJS Kesehatan Tanbu belum sepenuhnya memberlakukan peraturan tersebut, hanya saja salah satu yang telah diterapkan yakni jika tidak ikut BPJS Kesehatan maka akan mendapat sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Sanksi tersebut antara lain perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

    Untuk diketahui, BPJS Kesehatan telah melaksanakan kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tanah Bumbu, dan sekumlah pihak yang terkait.  Hal itu diupayakan sebagai cara agar kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi salah satu persyaratan dalam pengajuan perizinan badan usaha, yang berdampak pada kesadaran akan pentingnya jaminan kesehatan setiap masyarakat. 

    H. Damrah juga menegaskan, kewajiban keikutsertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat Tanah Bumbu ialah sebagai optimalisasi penyelenggaraan program JKN-KIS dan meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, serta yang terpenting bagi masyarakat agar terjamin kesehatannya. “Keikutsertaan program BPJS Kesehatan, terbagi dari beberapa kriteria kelas yakni satu, dua, dan tiga. Jika masyarakat tidak mampu bisa mengajukan surat keterangan tidak mampu yang nantinya Dinas Sosial akan melakukan survey kelayakan untuk terdaftar BPJS Kesehatan yang di tanggung pemerintah. Jika dalam proses verifikasi nanti yang bersangkutan memang masuk kategori miskin makan iuran bulannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebaliknya, jika tidak masuk kategori miskin, maka didaftarkan menjadi peserta BPJS mandiri,” terang H. Damrah.*(BNews)