Rapat Paripurna Penyampaian KUA PPAS Tahun 2020 Digelar

0
28

FOTO : Ist 

BATULICIN, BalarindangNews.com–Saudara, Selasa (10/07/2019) Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu H. Rooswandy Salem menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun anggaran 2020. Rapat Paripurna penyampaian KUA PPAS Tahun 2020 digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, kawasan jalan H.M. Amin, Sepunggur, Kab Tanah Bumbu.

Dalam kesempatan tersebut, Rooswandi mengharapkan, “Dengan dilaksanakannya KUA PPAS tahun 2020 ini diharapkan semakin meningkatkan kualitas pembangunan daerah, terutama dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan guna mewujudkan Kabupaten Tanah Bumbu yang maju, mandiri dan sejahtera,” katanya. 

Lebih lanjut disampaikan, APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. “Sebagai landasan administrasi yang mengatur pengelolaan anggaran daerah antara lain prosedur dan tekhnis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar,” ungkapnya. 

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan APBD pada dasarnya untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah serta mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Meski demikian, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan SKPD lebih realistis dan terukur serta akuntabel, maka perlu disusun kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. “Hal ini sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spacial. Serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan Money Follow Program,” papar Rooswandi. 

Dalam kesempatan tersebut, kebijakan belanja daerah turut dia uraikan antaranya lebih memprioritaskan pos belanja wajib dikeluarkan yakni belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi serta belanja bagi hasil maupun belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan. Selain itu kebijakan pengeluaran pembiayaan anggaran tahun 2020 turut diarahkan kepada penyertaan modal atau investasi kepada perusahaan daerah maupun BUMD dan badan usaha lainnya yang dapat dianggarkan dalam APBD. Apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal.*(BNews)