Wujudkan WBK, Tanbu Bangun Zona Integritas

0
40

FOTO : Ist 

BATULICIN, BalarindangNews.com – Guna mewujudkan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) yang bersih dan berintegritas yang disinergikan oleh seluruh pemangku kebijakan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Sebagai bentuk komitmen didalam pencanangan tersebut ditandai dengan penandatanganan fakta integritas Pemkab Tanbu bersama Forum Koordinasi Pimpinan daerah (Forkopimda) Rabu (07/08/2019) di halaman Kantor Disdukcapil.Pelaksanaan deklarasi dihadiri  Sekda Tanah Bumbu H. Rooswandi Salem, S. Sos., MM yang menandatangani deklarasi, dan kemudin dilanjutkan oleh forum pimpinan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu. 

Bupati Tanbu H. Sudian Noor melalui Sekretaris Daerah Tanah Bumbu H. Rooswandi Salem, S. Sos., MM  menyampaikan, zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, dan jajarannya yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Sebelumya kami sudah melakukan upaya persiapan ini sejak bebberapa waktu lalu, dari pengusulan yang disampaikan kepada Menpan sekitar 10 unit kerja. Namun yang sudah diverifikasi ada 5 SKPD. Salahsatunya adalah Disdukapil kemuidan Dinas PMPTSP, RSUD H Andi Abdurrahman Noor, erta Kecamatan Satui dan Karang Bintang,” jelas Sekda. 

Lebih lanjut dijelaskan, komitmen ini sebagai bukti bahwa pemerintah daerah sepakat akan memberikan pelayanan yang optimal, tanpa ada hal negatif yang tidak diperkenankan seperti pungli atapun hal lain yang berkaitan dengan KKN yang harus dihindari bersama. 

Motivasi lain yang harus ditanamkan dalam menuju predikat itu pintanya, maka SKPD Tanbu harus mencontoh pihak lain (instansi vertikal) seperti Polres Tanah Bumbu yang saat ini sudah menyandang predikat WBM WBBK.“Alhamdulillah saya berterimakasih kepada Kepala Disdukcapil, Kadis PMPTSP, Camat Satui dan Karang Bintang, serta pihak RSUD yang memiliki komitmen untuk menetapkan wilayah kerjanya masuk dalam zona integritas atau wilayah bebas korupsi yang salahsatunya adalah dengan pelaksanaan reformasi Birokrasi,” terangnya. 

Sekda juga menekankan, 5 SKPD yang dicanangkan dapat menjadi contoh bagi SKPD lainnya. Tentunya seluruh SKPD juga termasuk dalam zona integritas maupun pelaksanaan reformasi birokrasi secara utuh.“Dimana zona integritas diterapkan, maka bisa dipastikan wilayah yang dilakukan akan bebas dari korupsi,” tuturnya.*(BNews)