Pimpin Pra Evaluasi AKIP, Ready Kambo Minta Wujudkan Progres Kinerja Lebih Baik

0
38

Wabup Tanbu H. Ready Kambo menegaskan, evaluasi AKIP juga merupakan tugas konstitusional yang wajib dan harus dilaksanakan oleh semua perangkat daerah.(FOTO : Ist) 

KUSAN HILIR, BalarindangNews – Sebagai wujud komitmen pemerintah kabupaten Tanah Bumbu dalam mengimplementasikan sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (AKIP) dalam tata kelola pemerintahan. Sabtu (31/08/2019), di gelar rapat Pra Evaluasi dan Input Data Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), di Hotel Medina, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. 

Kegiatan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Tanah Bumbu H. Ready Kambo dan diikuti oleh seluruh kepala SKPD lingkup Pemkab Tanah Bumbu, serta menghadirkan narasumber dari Inspektorat Kalimantan Selatan, Sulkan, SH. 

Wakil Bupati Tanah Bumbu H. Ready Kambo saat memberikan sambutan dalam acara Pra Evaluasi dan input data AKIP menyampaikan, AKIP  merupakan katalisator terciptanya instansi Pemerintah yang akuntabel, sekaligus sebagai alat untuk menilai kinerja Birokrasi Pemerintah yang dimulai dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan kineja, pelaporan kinerja, dan evaluasi capaian kinerja. 

Kemudian berkaitan dengan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP), juga merupakan bagian dari penerapan anggaran berbasis kinerja. “Prioritas ini yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun anggaran dengan mengacu pada target kinerja yang akan dicapai. Artinya, setiap dana yang dikeluarkan harus dapat dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan,” sebutnya. 

Wabub juga menegaskan, evaluasi AKIP juga merupakan tugas konstitusional yang wajib dan harus dilaksanakan oleh semua perangkat daerah. Dengan komitmen dan kesungguhan, diharapkan pemerintah kabupaten Tanah Bumbu mampu menunjukan progres kinerja lebih produktif dengan azas kemanfaatan yang lebih baik. 

Dengan demikian, hal tersebut akan menjadi tujuan seluruh SKPD agar mampu menyusun sebuah Laporan Kinerja Pemerintah yang berkualitas. Terutama dalam rangka mempertanggung jawabkan kinerja Pemerintah sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perencanaan Birokrasi.“Menjadi catatan kita bersama, pertanggungjawaban kinerja ini adalah kunci upaya mewujudkan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu,” terang Wabup.*(BNews)