Pemkab Manalagi Yang Mengikuti Jejak Pemkab Lahat Tinggalkan BPJS

0
31

FOTO : Ehdi Amin/Sriwijaya Post 

LAHAT, BalarindangNews.com– Kehadiran pihak BPJS di Pemkab Lahat dalam Audensi dan paparan tentang JKN-KIS dan BPJS Kesehatan dengan Bupati Lahat, Cik Ujang, SH, Senin (13/1) tak mengubah pendirian Pemkab Lahat, untuk meninggalkan BPJS atau dengan kata lain selamat tinggal BPJS.

Pasalnya, Pemkab Lahat tetap mantap dengan pendirian memberikan layanan pengobatan gratis hanya menggunakan KTP dan KK saja.“Ya tadi ada audensi dari pihak BPJS tentang JKN-KIS dan BPJS Kesehatan meraka memaparkan tentang pelayanan di rumah sakit maupun puskesmas. Tidak ada soal kenapa Pemkab Lahat tinggalkan dari BPJS,”ungkap Plt Dinas Kesehatan, Pemkab Lahat, Ponco Wibowo, SKM MKes, usak mengikuti pertemuan. 

Ditanya terkait Pemkab Lahat tinggalkan BPJS, Ponco menegaskan, Pemkab Lahat masih tetap pada pendirian semula yakni 168.000 warga yang selama ini dibiaya melalui BPJS hanya akan menggunakan KTP KK.

Pasalnya, awak media yang sudah mendapat undangan liputan dari bagian Protokol yang disampaikan melalui Dinas Kominfo Pemkab Lahat, untuk meliput Audensi dan paparan tentang JKN-KIS dan BPJS di larang memasuki ruang oproom Pemkab Lahat, tempat berlangsungnya pertemuan. 

Pihak BPJS berdalih pertemuan tersebut bersifat intern. Awalnya awak media tetap bersikukuh tetap ingin berada di ruangan untuk meliput. 

Awak media beralasan kedatangan ke oproom atas undangan dari Bupati Lahat melalui Dinas Kominfo Pemkab Lahat. Salah seorang pegawai BPJS sempat berujar kepada salah satu awak media agar tidak meliput. 

Namun demikian, Kepala BPJS Kesehatan cabang Lubuk Linggau, Eka Susilamijaya mengatakan kegiatan di Pemkab Lahat merupakan kegiatan forum komunikasi dengan pemangku kepentingan merupakan program rutin yang diselenggrakan BPJS Kesehatan untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah.“Kami tidak melarang wartawan meliput berita namun memberikan waktu wawancara setelah kegiatan forum komunikasi selesai. Kegiatan tadi memang melaporkan laporan rutin dan perkembangan pelaksanaan program jkn di Lahat dan kendala apa serta mencari solusinya bersama. Kami terbuka apabila setelah kegiatan temen teman wartawan ingin wawancara,”terang Eka. 

Tidak Langgar Aturan 

Sebelumnya diberitakan, Keputusan Pemkab Lahat meninggalkan BPJS Kesehatan dan beralih ke menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) dalam memberikan pengobatan gratis kepada warga ternyata sudah dikaji secara mendalam. 

Pemkab Lahat memastikan tidak ada pelanggaran dalam kebijakan tersebut. 

“Ya tentu sudah kita kaji. Mengapa kita pindah ke KTP KK karena kita tidak memiliki anggaran untuk dititipkan ke BPJS. Selama ini kita harus bayar Rp46 miliar. Dengan kenaikkan yang ada ini kita tak sanggup. Gak ada yang kita langgar aturan atau apapun karena anggaran kita tak memungkinkan. Sementara, berobat gratis ini harus tetap jalan,” jelas Ponco Wibowo, SKM, MM, saat dihubungi, Sabtu (4/1). 

Dijelaskan Ponco, beda BPJS dan KTP KK hanya pada pembayaran. Dengan KTP Pemkab Lahat hanya bayar yang sakit saja. Sementara kalau BPJS, ada tidaknya yang sakit harus tetap bayar. Diungkapkanya, ada 168.385 jiwa warga Lahat yang selama ini diklalim ke BPJS. “Lagaian kan itu untuk warga kelas III saja. Untuk TNI-Polri dan PNS tetap,”ujarnya. 

Menurut Ponco, cukup dengan KTP KK warga sudah bisa berobat dan gratis.“Kalau warga itu tidak dijamin oleh layanan kesehatan lain maka cukup dengan KTP KK saja sudah bisa berobat. Kalau dia masih pakai BPJS mandiri gak bisa sebab bisa dua kali terjadi klaim. Masih banyak yang pakai BPJS di Lahat,” jelasnya.

Ponco kembali menegaskan Pemkab Lahat, meninggalkan BPJS lantaran keterbatasan anggaran. 

Sementara, terjadi kenaikkan pada iuaran BPJS itu sendiri dan Pemkab tidak sanggup. Ponco sendiri meyakinkan dengan KTP KK warga yang ditanggung Pemkab Lahat, akan terlayani dengan baik.“Bedanya kalau pakai KTP KK kita hanya bayar yang sakit saja. Sementara, kalau gunakan BPJS sakit gak sakit masih harus kita bayar,” ujarnya. 

Sementara itu, awak media di Lahat, merasa kecewa dengan pihak BPJS. 

Sementara itu, terkait kesiapan pelayanan KTP KK sendiri, kata Ponco Pemkab Lahat telah bekerjasama dengan RS Besemah Kota Pagar Alam, RS Arbain Muara Enim, RSMH Palembang dan tentunya RSUD Lahat. Bahkan, katanya Pemkab akan terus mengajak kerjasama RS lain seperti RS Charitas Palembang. Untuk itu, bagi warga yang berobat diempat RS tersebut cukup dengan KTP KK saja. “Insaallah pelayanan akan lebih baik walau KTP KK. Nanti RS yang kita kerjasamakan akan klaim ke Pemkab Lahat,”tegasnya. 

Sebelumnya, wakil Bupati Lahat, Haryanto SE MM MBA, yang sebelumnya melalui BPJS Kesehatan. Tahun ini resmi beralih, cukup menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Peralihan ini dikarenakan, naiknya iuran dari BPJS Kesehatan. 

Haryanto membenarkan, bagi masyarakat Lahat yang ingin berobat, saat ini cukup menggunakan KTP dan KK. Bahkan meskipun tidak menggunakan BPJS Kesehatan, bagi masyarakat yang terpaksa rawat jalan ke RSMH Palembang juga tetap bisa menggunakan KTP dan KK.“Walau harus dirujuk ke Palembang, juga bisa. Nanti ada petugas yang kita tunjuk yang mengurusnya. Jadi nanti RS rujukan, langsung klaim ke Pemkab Lahat,” ujar Haryanto. 

Dari data Dinas Kesehatan Lahat, setidaknya tahun 2018 ada 168.385 jiwa terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Tahun 2019 jumlah tersebut meningkat hingga 200 jiwa. Dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp 46 miliar. Angka tersebut dipastikan membengkak, jika program berobat gratis menggunakan BPJS Kesehatan.“Kalau menggunakan KTP dan KK, cukup bagi yang sakit saja yang kita bayar. Kalau selama ini kan, warga yang sakit atau tidak, kita harus bayar iuran. Lebih baik uang tersebut kita gunakan untuk keperluan lain masyarakat,” ucap Haryanto.*(tribunnews.com/SP/ Ehdi Amin)