Atasi Kelangkaan LPG, Ini Hasil Rapat Disdagri Tanbu

0
32

BATULICIN, BalarindangNews.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagri) menggelar Rapat dengan sejumlah pihak untuk membahas penanganan kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kabupaten Tanah Bumbu, di Ruang Rapat Bersujud 1, Kantor Bupati Tanbu, kawasan jalan Dharma Praja Gunung Tinggi, Kab Tanah Bumbu.

Rapat dipimpin langsung oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andi Aminuddin. Pertemuan tersebut meeupakan tindak lanjut dalam upaya mengatasi permasalahan pendistribusian yang mengakibatkan kelangkaan dan harga tinggi LPG di Kabupaten Tanah Bumbu yang sudah terjadi beberapa pekan terakhir.

Dalam rapat yang juga dihadiri pimpinan SKPD Pemkab Tanbu, Polres, SPBE, Agen LPG dan Asosiasi Pangkalan LPG Tanbu tersebut. Pemerintah akan bertindak melakukan pembenahan sistem pendistribusian yang benar sesuai aturan. Selain itu, perlu dibuatnya komitmen kesepakatan oleh pelaku pendistribusian bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Kepala Disdagri Tanbu, H. Deni Hariyanto, di dampingi Kabid Perdagangan H. Ahmad Heriansyah mengatakan, kondisi saat ini LPG tidak tersedia sesuai kuota harian. “Bahkan untuk harga LPG 3 Kg di pengecer warung atau toko terjadi kenaikan sangat tinggi yakni Rp.45.000,- s/d Rp.55.000,-pertabung. LPG 5,5 kg dan 12 kg juga mengalami kenaikan harga dan keberadaannya sulit didapat,” terang H. Deni.

Setelah melakukan diskusi bersama, akhirnya rapat koordinasi menghasilkan kesepakatan, ada beberapa masukan yang diperoleh diantaranya usulan dari SPBE agar pemerintah daerah mengusulkan penambahan 2 buah armada angkutan ke PT. Pertamina agar proses kelancaran pengambilan BULK LPG bisa di atur penjadwalannya, namun hal tersebut akan di konsultasikan kembali kepada pimpinan. Kemudian untuk pendistribusian LPG disesuaikan dengan Kartu RTM.

Pihak Kepolisian juga akan turun kelapangan pembinaan dan penindakan. “Jika ada pangkalan yang menyalahi aturan, SKPD terkait bisa saja mencabut perijinan dari pangkalan tersebut,” tegas H. Deni.*(BNews)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − nine =