Rapat Paripurna DPRD Terkait Jawaban Bupati Tanbu Atas PU Fraksi

0
13

BATULICIN, BalarindangNews.com– Selasa (15/06/2021), DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) mengadakan rapat paripurna Jawaban Bupati terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanbu TA 2020. Rapat juga dihadiri unsur Forkopimda Tanbu, Instansi Vertikal, Assisten dan Staf Ahli Bupati, para Pimpinan SKPD Tanbu, pihak Perusda dan Perbankan serta undangan lainnya.

Bupati dalam jawaban yang disampaikan oleh Sekda Tanbu H. Ambo Sakka menjawab pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, Sekda menyampaikan diitahap awal telah ditindak lanjuti sesuai dengan Rencana Aksi (Action Plan) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2020 Nomor : 13/LHP/XIX.BJM/05/2021.

Selanjutnya sesegera mungkin menindaklanjuti catatan-catatan yang menjadi rekomendasi dari BPK RI dengan jangka waktu 60 hari setelah LHP diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Salah satu hal yang menyebabkan kehilangan potensi penerimaan oleh pemerintah daerah khususnya dalam bentuk investasi jangka pendek atau deposito pemda yang ada di tempatkan dan dikerjasamakan ke beberapa bank terjadi disebabkan oleh adanya pandemi covid 19 yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan juga berimbas kepada semua bank pemerintah dalam hal suku bunga, baik itu giro maupun deposito, dan ditambah lagi adanya beberapa kebijakan dari pemerintah pusat yang berakibat adanya pemotongan dana bagi hasil pusat yang diterima oleh daerah yang anggarannya dialihkan untuk percepatan penanganan covid 19.

Menanggapi Fraksi PKB, Sekda menyampaikan tidak terealisasinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikarenakan situasi Pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada sektor-sektor penunjang PAD di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga berdampak pada perekonomian yang ada yang mengakibatkan tidak tercapainya target atau penurunan pada PAD.

Langkah-langkah ataupun rencana Pemerintah Daerah dalam hal ini untuk peningkatan PAD kedepannya adalah melakukan inovasi E-Pasar, kerjasama dengan Samsat yaitu Retribusi Parkir Tepi Jalan dan Pembentukan Tim Percepatan Digitalisasi.

Pemerintah Daerah untuk tahun 2021 akan membuat peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah menyesuaikan dengan PP 12 tahun 2019 dan Permendagri 77 tahun 2020. Diharapkan dengan adanya perda tersebut akan memperbaiki tata kelola keuangan secara profesional.

Kemudian Fraksi Golkar, pada dasarnya seluruh jenis PAD sudah dikelola oleh Pemerintah Daerah, tetapi ada beberapa jenis PAD yang belum optimal dalam pengelolaannya.

Untuk kedepannya pengelolaan PAD akan terus ditingkatkan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Fraksi Partai Gerindra, yang dianggap tidak terkonsolidasikan adalah beberapa paket pekerjaan sejenis diarahkan untuk disatukan/digabung sehingga dilakukan melalui mekanisme tender untuk meminimalisir jumlah kontrak dan memangkas waktu pengadaan dan meningkatkan efisiensi.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan Rencana Aksi (Action Plan) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2020 Nomor : 13/LHP/XIX.BJM/05/2021. Batas akhir penyetoran denda keterlambatan ini adalah bulan juni 2021.

Mengakhiri jawaban Bupati, Sekda mengucapkan terimakasih kepada semua, dan berharap semoga dengan upaya, kerja keras serta sinergitas yang terus terbangun, kita mampu meraih cita-cita pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Bersujud.

Untuk diketahui, Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Tanbu H. Agoes Rakhmady dengan didampingi Wakil Ketua I DPRD Tanbu Said Ismail Kholil Alydrus.*(BNews)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine + 10 =