21 July 2019

Tambang Freeport Lumpuh Total, 33.000 Pekerja Dirumahkan

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

FOTO : okezone.com

JAKARTA, BalarindangNews.com-Puluhan ribu pekerja PT Freeport Indonesia terancam dirumahkan mengingat semua aktivitas produksi di tambang emas dan tembaga Grasberg, Papua dihentikan. “Semua kegiatan pertambangan telah berhenti sepenuhnya. Sekarang hanya perawatan saja,” kata kepala serikat pekerja Freeport Indonesia, Virgo Solossa seperti ditulis Reuters di Jakarta, Kamis (17/2).

Virgo juga menyebut, saat ini sudah 33.000 karyawan Freeport yang dirumahkan. Asosiasi pekerja perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) itu berencana menggelar demonstrasi menentang langkah pemerintah yang menghentikan ekspor konsentrat terhadap anak usaha Freeport-McMoRan INC tersebut. Mereka menuntut agar pemerintah membuat aturan bijaksana atau jalan keluar lain mengenai situasi yang sangat sulit saat ini. “Jika pemerintah tidak berhati-hati ini telah dan akan berdampak lebih jauh pada operasi Freeport. Baik untuk pekerja sebagai penerima manfaat langsung dan masyarakat luas sebagai penerima manfaat dari keberadaan Freeport,” katanya.

Freeport mengatakan produksi konsentratnya terancam turun hingga 40% jika pemerintah tak kunjung memberikan izin ekspor konsentrat kepada mereka. Selama ini Freeport mengirim produksi 40% konsentratnya ke smelter di Gresik dan mengekspor 60% produksi berdasarkan aturan yang berlaku. Namun sejak tanggal 12 Januari 2017, Freeport tidak bisa lagi mengekspor konsentratnya.

Izin ekspor mineral olahan beberapa jenis, antara lain tembaga, bijih besi, dan pasir besi, yang dimiliki Freeport sesuai PP nomor 1 tahun 2014 atas perubahan PP No 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, otomatis tidak berlaku lagi. Izin perpanjangan ekspor itu habis seiring pemerintah mengeluarkan PP nomor 1 tahun 2017 atas perubahan PP nomor 23 tahun 2010. Dengan tidak ada izin ekspor, PT Freeport Indonesia hanya bisa mengeluarkan 40% ore yang diproduksinya ke smelter di Gresik. Sisanya, yang seharusnya diekspor, terpaksa ditimbun di gudang. Ditambah kondisi penyimpanan tambang Grasberg disebutkan telah penuh.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku tak mau ambil pusing dengan keputusan PT Freeport Indonesia untuk mengurangi produksi konsentrat dan merumahkan beberapa karyawannya. Baginya, Freeport hanya berusaha menekan pemerintah agar permintaannya dituruti.

Freeport sendiri memang telah berkomitmen untuk mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin ekspor konsentrat. Namun, tambang raksasa asal Amerika Serikat (AS) ini juga mengajukan syarat sebelum perubahan status tersebut disepakati kedua belah pihak. Mereka menginginkan agar aturan pajak dan royalti di IUPK bersifat naildown seperti yang ada di KK, yakni besaran pajak dan royalti yang dibayarkan Freeport bersifat tetap dan tidak ada perubahan hingga masa kontrak berakhir.

Diketahui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017, aturan pajak dan royalti bersifat prevailing atau mengikuti aturan pajak yang berlaku. Sehingga, pajak yang dibayarkan Freeport berubah-ubah sesuai aturan pajak yang berlaku saat itu. “Ya kalau itu (pangkas produksi dan karyawan) bagian dari tekan menekan. Enggak usah didengarkan,” kata Darmin.

Meski pemerintah meminta Freeport mengalihkan Kontrak Karya yang dipegang hingga 2021 menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun, Freeport keberatan dengan alasan sistem IUPK tak memberi jaminan atas investasi jangka panjang, di mana Freeport berupaya untuk tetap mengoperasikan Grasber hingga 2041.*(BNews/Disarikan dari berbagai sumber)

 

 

Popular1

Popular2

Popular3

Popular4

Popular5