13 November 2019

Maksimalkan Pemanfaatan Tata Ruang, Pemkab Tanbu Gelar FGD

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

FOTO : Ist 

BATULICIN, BalarindangNews.com – Pemerintah daerah kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Pemilihan Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Tata Ruang, Fasilitasi Penertiban serta Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) Kawasan Perkotaan Batulicin bersama Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN, di Hotel Ebony Batulicin, Kamis (03/10/2019).

Focus Group Discussion diikuti Kantor Pertanahan Tanbu, sejumlah Pejabat SKPD terkait, perwakilan Kodim 1022/TNB dan Polres Tanbu, serta hadir juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kab Tanbu dan Camat. 

Hal tersebut dilakukan seiring dengan perkembangan wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu, maka kebutuhan akan ruang semakin meningkat, namun luas ruang akan selalu tetap. Ruang yang terbatas dan karakteristik yang tidak seragam, menyebabkan tidak semua kegiatan dapat dikembangkan pada ruang yang ada. 

Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor, dalam sambutanya yang disampaikan Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Suhartoyo mengatakan, sebagai daerah yang akan menjadi penyangga Ibukota baru, Tanah Bumbu perlu mempersiapkan dan menata segala sesuatunya, diantaranya terkait Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). “Kabupaten Tanah Bumbu telah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2017, dimana Rencana Tata Ruang ini disusun guna mewujudkan struktur ruang dan pola ruang, sehingga tercipta ruang yang aman, nyaman, produktif, berkeadilan dan berkelanjutan,” ucap Suhartoyo. 

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang yang memiliki tujuan mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah, serta keserasian antarsektor. 

Disisi lain menurut Bupati, pelaksanaan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW akan berpotensi terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berujung dikenakannya sanksi administratif, maupun sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. "FGD ini tentunya bertujuan menyamakan persepsi, pengetahuan dan pemahaman sama, dalam mewujudkan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” tandasnya. 

Melalui FGD ini juga diharapkan dapat mefasilitasi penertiban untuk menjaga agar tata ruang yang ada tetap berada pada koridor yang tepat, serta mengawal dan mengarahkan Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan penertiban pemanfaatan ruang di Daerah. ”Yang utama juga bagaimana pemetaan RTRW ini dapat melindungi masyarakat, dari bahaya-bahaya lingkungan yang mungkin timbul, akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukannya,” tuturnya.*(BNews)

 

Popular1

Popular2

Popular3

Popular4

Popular5